Diduga SD 01 Cijujung, Cibungbulang Bogor Jawa-Barat Mulai Sedikit Akan Rubuh

Bogor || Cibungbulang — Korupsi berjamaah asal bisa memenuhi kepentingan pribadi, salah satunya di SDN 01 Cijujung Cibungbulang lantai atas sudah terlihat sedikit amblas dan menurun ,namun sangat disayangkan hanya disanggah dan di tambahkan besi baja penyanggah di lantai bawah”,10-11-2025.

Team investigasi dan sosial kontrol saat mengkroscek ke ruang kelas langsung, dan proyek pembangunan rehabilitasi ruang kelas itu ternyata juga hanya tambal sulam dan penambahan tiang besi baja di bawahnya , harusnya adanya pembongkaran ruang kelas lantai atas , karna sudah sedikit amblas”pasti lambat waktu akan mengakibat ambruknya ruang lantai atas tersebut.

Bacaan Lainnya

Dan saat kami konfirmasikan ke pihak sekolah, kepsek langsung menjelaskan bahwa anggaran untuk rehabilitasi ruang kelas tahun 2025 tidak mencukupi untuk membongkar ruang kelas atas”, ujarnya Kepsek.

Sangat disayangkan untuk Siswa -siswi dalam kegiatan belajar mengajar terganggu karna jam pelajaran di alihkan dijam waktu siang , soalnya mereka belajar mengajar menumpang di sekolahan sebelah.

Dan kami menanyakan juga tentang keterlambatan dan juga deadline ke kepsek tentang pengerjaan proyek pembangunan rehabilitasi ruang kelas tersebut ,bahwa dari pihak pelaksana ada terkendala dari bahan materialnya (tiang besi baja nya)”, Ujarnya.Kepsek

Saat kami (Ms & FR) mencoba chat WhatsApp langsung ke penangung jawab pelaksana (ZL),namun slow respon dan kami coba kembali konfirmasi ke mandor nya juga melalui chat WhatsApp langsung (Cp),juga slow respon dan jarang ditempat untuk pengawasan pengerjaan proyek pembangunan sekolahan tersebut.

Team akan mengadukan terkait hal ini karna ada dugaan korupsi berjamaah,karna banyak kejanggalan dari awal mulai pengerjaan yang dimulai waktu pengerjaan nya maupun batas waktu keterlambatan pengerjaan (deadline) ?karna sampai saat ini 14-11-2025 masih tahap pengerjaan.

Dan perlunya untuk ultimatum kepihak pelaksan , penanggung jawab lapangan dan pihak sekolah agar di periksa oleh BPK , inspektorat dan maupun KPK “, ungkapnya (Red).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *